Modernis.co, Gresik – Awal Pandemi Corona muncul, seringkali kita menganggap remeh virus tersebut bahkan tak sedikit orang terkenal hingga pejabat negara seakan meremehkannya.
Jika kita telusuri perjalanan wabah ini dan statemen yang diberikan, berawal saat Menteri Koordinator Kemaritiman dan investasi, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri perhubungan Budi Karya dua bulan lalu mengatakan bahwa virus corona tidak akan masuk ke Indonesia.
“Corona masuk [Batam] corona kan sudah pergi, corona mobil bukan?” ujar Luhut (10/2).
“Tapi ini guyonan sama pak presiden, ya. Insyaallah virus Covid-19 tidak masuk ke Indonesia karena setiap hari kita makan nasi kucing, jadi kebal,” ucap Budi Karya (17/2).
Bahlil Lahadalia selaku Kepala Badan Penanaman Modal juga ikut memberikan statemennya.
“Katanya virus corona nggak masuk ke Indonesia karena izinnya susah” (24/2). Cuitan tersebut tidak berarti membuat masyarakat Indonesia keseluruhan ikut menyepelekan, bahkan masyarakat telah mengantisipasi penyebaran virus ini dengan selalu menggunakan masker setiap hari.
Di saat warga panik dan takut, kian hari masker semakin sulit untuk dicari, bahkan beberapa oknum mengambil kesempatan. Teriakan masyarakat akan menipisnya masker ditanggapi santai oleh Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto.
“Masker habis di pasaran salahmu sendiri, kok beli. Masker itu untuk yang sakit” (16/2).
Miris melihat dan mendengar tanggapan-tanggapan seperti itu.
Masyarakat semakin panik semenjak Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa ada dua orang warga Indonesia positif corona, Terawan Agus mengatakan jika Menteri Kesehatan Confident apa yang harus dihadapi setelah cuitannya menyalahkan masyarakat membeli masker.
Pertengahan bulan Maret Presiden Jokowi mengatakan jika satu Menteri positif Covid-19 hingga akhirnya memberikan kebijakan untuk kerja di rumah, belajar dari rumah dan beribadah di rumah yang mana kasus positif Covid-19 telah mencapai 117 dengan korban meninggal sebanyak 5 orang.
Setiap harinya Presiden mengeluarkan kebijakan seperti meminta alat rapid test diperbanyak hingga menyiapkan obat dari hasil riset dan pengalaman beberapa negara. Namun sebelumnya Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan telah ada yang menemukan penangkal corona. “Ternyata di sini ada yang bisa menangkal corona, yang ditawarkan oleh pak gubernur, yaitu susu kuda liar,” ujar Ma’ruf Amin (11/3).
Apakah ini hanya guyonan belaka atau agar masyarakat tidak terlalu khawatir dan terfokus untuk isolasi di rumah, mengerjakan segala sesuatunya dirumah saja? Namun begitu, sudah seharusnya pejabat negeri ini memperhatikan cara menyampaikan informasi, agar tidak lagi asal bicara yang akhirnya membuat masyarakat resah.
Jalankan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Biarlah yang ahli dalam bidang dan berwenang yang mengeluarkan argumentasinya agar informasi yang diberikan tidak lagi rancu.
Tidak hanya itu, setelah Presiden menetapkan bahwa Covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor resiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, Luhut Panjaitan kembali bersuara dengan mengatakan jika cuaca di ekuator Indonesia yang panas dan humidity tinggi, maka untuk Covid-19 itu tidak akan kuat (2/4).
Setelah berbagai statement dan ucapan dari pemerintahan terkait wabah corona, masyarakat kembali geram oleh sikap pemerintah Indonesia.
Disaat parlemen dunia membahas corona, DPR RI malah sibuk membahas omnibus law RUU Cipta karya. RUU Omnibus law adalah usulan Presiden Jokowi sebagai taktik menarik investasi asing.
Namun RUU ini menuai banyak penolakan karena mengandung pasal-pasal yang merugikan pekerja. Tidak ada pertimbangan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam rancangan undang-undang tersebut dan hanya akan menciptakan perbudakan modern.
Menurut Bivitri Susanti, ahli tata negara “DPR Tiba-tiba membahas RUU KUHP, omnibus law , dan sebagainya. Kita mendorong bersama-sama ini disetop pembahasannya”. “maunya memangkas tumpang tindih regulasi pusat-daerah, tapi menguatkan kekuasan presiden. Demi memudahkan berusaha, semua diberi fasilitas, tapi mengabaikan lingkungan”imbuhnya.
Banyak masyarakat kecewa. Omnibus law dibahas dalam situasi seperti ini. Mahasiswa geram dan hanya bisa melangsungkan aksi penolakannya melalui media. Serikat buruh pro Jokowi-pun juga menyatakan kekecewaannya terhadap Presiden.
“Kami melihat, beliau tidak mendengar sedikitpun suara buruh, dimana KSBSI dan KSPSI adalah relawan, dan sekarang kita meminta hati beliau mendengar keluhan dan permintaan buruh. Kita hanya meminta jangan dibahas saat ini disaat kita diminta untuk WFH dan PSBB serta physical distancing.
Fokus saja menangani Covid-19 dan bagaimana recovery,” tutur Elly Rosita, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (14/4).
“DPR fokus tangani pandemi Covid-19, setop PHK,” tutur Nining Elitos, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (14/4).
Lagi, Indonesia kembali geger dengan adanya isu Penyalahgunaan kekuasaan. Staf khusus milenial presiden, Andi Taufan Garuda Putra membuat kontroversi setelah surat yang ia canangkan kepada semua camat di Indonesia dengan menggunakan kop resmi Sekretariat kabinet RI agar mendukung pelaksanaan kerjasama dengan PT. Amartha Mikro Fintek beredar.
Surat tersebut berisi permohonan agar para camat mendukung edukasi dan pendataan kebutuhan alat pelindung (APD) demi melawan virus corona. Petugas lapangan amartha disebut akan berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat di desa.
Sebenarnya tak ada yang salah dari niat baik Anda untuk membantu aparatur pemerintah di desa-desa melawan corona. Hanya saja Andi Taufan merupakan founder dari Amartha, perusahaan yang didirikan pada tahun 2010.
Sebagai fintech pendanaan yang menghubungkan pemodal, dengan pelaku usaha mikro secara online dan masih menjadi CEO aktif hingga saat ini. Masyarakat mengira Andi menggunakan jabatan publik untuk memuluskan kerjasama perusahaannya. Berselang dua pekan, Andi menarik kembali surat tersebut dan meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan.
Dengan semua kontroversi yang ada, kasus yang telah terjadi, Pemerintah mengeluarkan data yang menyatakan Kasus ODP sebanyak 139.137 orang, 10.482 PDP dan dinyatakan positif virus sebanyak 4.839 orang. Setiap hari kasus corona semakin melonjak tinggi.
Banyak yang menjadi alasan khususnya masyarakat menengah kebawah kenapa mereka masih berada di jalan dan tidak mengikuti aturan Pemerintah . Kini kita harus saling bahu agar penyebaran virus corona berhenti dan kita bisa segera menjalankan aktivitas seperti semula.
Oleh: M. Alif Nurinsani & Rivaldy Fajrul F
editor
salam hangat
Kirim Tulisan Lewat Sini